Home > Izin izin khusus

Izin izin khusus

BIRO JASA PERIZINAN
CV.KEMIT JAYA
Jl. Delman Utama No. 52 Kebayoran Lama Utara
Jakarta Selatan 12440
Telp (021) 7238374 - 021-93477722.
Tlp.SMS 0813 8509 6456 – 0878 7733 3477
www.birojasaperizinan.com
E-mail : kemit.jaya@yahoo.com


Informasi tentang perizinan

Hukum Perijinan

Fungsi dan Arti Perizinan

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum.

Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan.

Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik

Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan.

Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Izin menurut Prof. Bagirmanan

Yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Informasi tentang Izin khusus

Yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum prifat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :

Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklarator, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
Linsesi adalah izin untuk melukakn suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merpuakan seperangkat dispensasi-dispensasi, iiin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semcam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas dapat menimbulkan masalah pilitik dan social yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampong, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana laiannya.

W.F Prins yang diterjemaahkan oleh Kosim Adi Saputra

Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.

Uthrecht

Bilamana pembuatan peraturan tidak umunya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).

Prajyudi Atmosoedirdjo

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat , criteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai denganpenetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Sjachran Basah

Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapakan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ateng Syafruddin

Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

Perbedaan prinsip antara Hukum Publik dengan Hukum Privat

Hukum Publik

Bersifat umum
Bersifat ordonatif (sepihak)
Diatur oleh perundang-undangan
Sanksi sangat tegas
Mengatur masyarakat

Hukum Privat

Bersifat individu
Bersifat koordinatif (dua pihak)
Berdasaran kesepakatan atau perjanjian
Sanksi kurang tegas
Mangatur individu dengan individu

Fungsi lain dari izin

Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat
Sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu
Sebagai pengaman secara hukum

Proses pengeluaran izin

Proses sentralisasi (pengaitan terhadap hukum-hukum yang berlaku)
Proses disentralisasi

Pengertian tentang izin dan kaitannya dengan penetapan

Alasan mengapa di negara berkembang segala sesuatu diperlukan izin dikarenakan di negara berkembang seperti Indonesia terdapat unsur pembinaan dan pemerintah melakukan pembinaan melalui pengawasan prepentif.

Hukum Administrasi Negara (HAN)

HAN Matriel

Bersifat umum
Bersifat abstrak
Berkelanjutan
Dapat dijadikan landasan kerja bagi pejabat Administrasi Negara yang mengembangkan tugas servis publik khususnya di bidang perdagangan, dalam melaksanakan tugas itu maka pejabata Administrasi Negara dapat melakuakan suatu perbuatan penetapan atau beschikkinghandeling yang dapat menghasilkan penetapan atau beschiking yang merupakan kongkrisitas dari peraturan perundang-undangan dalam HAN Matriel

HAN Formal

Bersifat pribadi
Bersifat konkrit
Final

Berdasarkan teori HAN Formal di bagi menjdi :

HAN Formal Non Kontentiosa

Yaitu ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana suatu penetapan itu dibuat dan diterbitkan.

HAN Formal Kontentiosa

Yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana menjelaskan sengketa TUN apabila merugikan individu atau badan hukum perdata.

HAPTUN merupakan hukum formal, karena merupakan salah satu unsure dari peradilan demikian juga dengan hukum matrielnya. Oleh karena itu peratun tanpa hukum matriel akan lumpuh sebab tidak tahu apa yang akan dijelmakan, dan sebaliknya peradilan tanpa hukum formal akan liar sebab tidak ada batas yang jelas dalam melakukan kewenangannya. Hukum formal tanpa hukum matriel akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan sebaliknya hukum matriel tanpa hukum formal hanya merupakan angan-angan belaka.

Membuat konkrit (HAN formal) dari yang abstrak (HAN matriel) diperlukan suatu normativasi (merupakan proses yang membuat norma-norma dalam berbagai jenis yang bentuknya telah ditetapkan dalam hierarkis ketentuan perundang-undangan), prose situ berarti membuat individual-konkrit dari umum-abstrak.

Pengertian Beschikking (penetapan)

W.F PRINS

Beschikking adalah suatu tindakan hukum sepihak dibidang pemerintahan, dilakukan oleh penguasa berdasarkan kewenangan khusus.

E. UTRECIIT

Beschikking adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum publik yang bersegi satu, ialah dilakukan oleh alat-alat pemerinah berdsarkan sesuatu kekuasaan istimewa.

VAN DER POT

Beschikking adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan bidang hukum.

VAN POELJE

Beschikking adalah pernyataan tertulis kehendak suatu alat perlengkapan pemerintah dari penguasa pusat yang sifatnya sepihak yang ditujukan keluar, berdasarkan kewenangan atas dasar suatu peraturan HTN atau hukum Tata Pemerintahan dan yang tujuannya ialah perubahan atau suatu pembatalan suatu hubungan hukum yang ada atau penetapan sesuatu hubungan hukum yang baru ataupun yang memuat suatu penolakan pemerintah penguasa terhadap hal-hal tersebut.

CORNELIS VAN VOLLENHOVEN

Beschikking adalah suatu penetapan atau keputusan yang bersifat legislatif yang mempunyai arti berlainan.

Sumber Undang-Undang

( UU No . 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara )

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

INFORMASI PRODUK LAYAN JASA CV. KEMIT JAYA

Jenis-jenis perijina - jenis-jenis perijinan yang di layani
Izin pendirian satuan pendidikan dasar;
Izin pendirian satuan pendidikan menengah;
Izin pendirian satuan penyelenggaraan pendidikan non formal;
Izin pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan.

JENIS IZIN BIDANG KESEHATAN
Pemberian izin sarana kesehatan, meliputi:
Rumah sakit pemerintah kelas C;
Rumah sakit pemerintah kelas D;
Rumah sakit swasta yang setara;
Praktik berkelompok;
Klinik umum / spesialis;
Rumah bersalin;
Klinik dokter keluarga / dokter gigi keluarga;
Kedokteran komplementer;
Pengobatan tradisional; dan
Sarana Penunjang yang setara.
Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
Pemberian izin apotik
Pemberian izin Toko Obat.

JENIS IZIN BIDANG PEKERJAAN UMUM
Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah;
Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;
Pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan;
Pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan;
Pemberian izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan;
Pemberian izin penyelenggaraan pengembangan SPAM;
Pemberian izin penyelenggaraan pengembangan PS air limbah diwilayah kabupaten;
Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan kabupaten;
Penetapan izin lokasi kasiba / lisiba di kabupaten;
Penyelenggaraan IMB gedung;
Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.


JENIS IZIN BIDANG PENATAAN RUANG

Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK;
Pemberian izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;

JENIS IZIN BIDANG PERHUBUNGAN
Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
Pemberian izin trayek angkutan perdesaan / Angkutan kota;
Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten;
Pemberian izin usaha angkutan priwisata;
Pemberian izin usaha angkutan barang;
Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
Perizinan angkutan umum;
Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;

Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
Izin kegiatan pengerukan didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
Izin kegiatan reklamasi didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat;
Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
Izin usaha tally di pelabuhan;
Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
Izin usaha ekspedisi/freight forwarder;
Penerbitan izin usaha dan kegiatan selvage.

JENIS IZIN BIDANG PERTANAHAN
Penerbitan Izin Membuka Tanah

JENIS IZIN BIDANG SOSIAL
Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.

JENIS IZIN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
Izin lokasi pengolahan limbah B3;

Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
Perizinan pemanfaatan air limbah ketanah untuk aplikasi pada tanah.

JENIS IZIN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Penyelenggaraan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan;
Penerbitan izin pendirian lembaga bursa kerja/LPTKS;
Penerbitan izin pendirian lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala kabupaten;
Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten;
Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten;
Penerbitan izin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.

JENIS IZIN BIDANG PENANAMAN MODAL
Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal.

JENIS IZIN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;

JENIS IZIN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pemberian perizinan usaha perfilman dibidang pembuatan film;
Pemberian perizinan usaha pengedaran film;
Pemberian perizinan usaha penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD);
Pemberian perizinan usaha pertunjukan film (bioskop);
Pemberian perizinan usaha pertunjukan film keliling;
Pemberian perizinan usaha Penayangan film melalui media elektronik;
Pemberian perizinan usaha tempat hiburan;
Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festifal film di kabupaten;
Pemberian izin pekan film di kabupaten;
Perizinan membawa BCB keluar kabupaten dalam satu provinsi;
Perizinan survey dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
Pemberian perizinan usaha pariwisata skala kabupaten.

JENIS IZIN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

Pemberian izin terhadap instalator kabel rumah/gedung (IKR/G);
Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
Pemberian IMB menara telkom;
Pemberian izin galian untuk keperluan pertggelaran kabel telkom dalam satu kabupaten;
Pemberian izin ordonansi gangguan;
Pemberian izin instalasi penangkal petir;
Pemberian izin instalasi genset;
Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telkom;
Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;

JENIS IZIN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
Pemberian izin produksi benih pertanian;
Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
Pemberian izin produksi benih perkebunan;
Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten;

JENIS IZIN BIDANG PETERNAKAN
Pemberian izin produksi ternak bibit wilayah kabupaten;
Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;
Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
Pemberian izin praktek dokter hewan;
Pemberian izin laboratorium keswan;
Pemberian izin laboratorium kesmavet;
Pemberian izin usaha RPH/RPU;
Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat depo;
Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat toko;
Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat kios;
Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat pengecer;
Pemberian izin usaha poultry shop;
Pemberian izin usaha pet shop wilayah kabupaten;
Pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten;
Pemberian izin usaha alat angkut / transportasi produk peternakan;
Izin penggunaan varietas lokal untuk membuat varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;

JENIS IZIN BIDANG KEHUTANAN
Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu;
Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
Pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten;
Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk kedalam lampiran (appendix) CITES dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk kedalam lampiran (appendix) CITES;
Perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten;

JENIS IZIN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi;
Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi;
Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten;
Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten;
Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten;
Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri / yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
Pemberian ijin lokasi pendirian SPBU;

JENIS IZIN BIDANG PERDAGANGAN
Pemberian Izin Usaha Perdagangan;
Pemberian izin perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer;
Pemberian izin perdagangan minuman beralkohol penjualan langsung untuk diminum ditempat;
Pemberian izin penjualan langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15 %.

JENIS IZIN BIDANG PERINDUSTRIAN
Penerbitan IUI skala investasi s/d Rp. 10 Miliard;
Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten;

 

Title website anda